Terorisme dan Ideologi

6 05 2010

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada tiga hal penyebab terorisme. Pertama, ideologi yang radikal muncul di mana-mana. Kedua, penyimpangan terhadap ajaran agama sehingga keliru mana jalan menuju surga dan mana menuju neraka. “Ketiga ialah kondisi kehidupan yang ekstrim susah, keterbelakangan, dan kondisi-kondisi seperti itu yang konon mudah sekali diberikan kemungkinan pengaruh, provokasi, arbitrasi,” ungkapnya.

Dengan mengetahui hal itu, maka dapat dilakukan cara pencegahannya, yakni pendidikan agama yang bisa mencegah perilaku menyimpang tersebut, akal sehat, dan norma-norma dari semua masyarakat yang baik. Diharapkan semua pihak peduli, mengerti, menguasai tetang dinamika pendidikan yang ada di wilayahnya. Jadi, kita bisa memastikan bahwa metodologinya semua tidak mengarah pada ideologi ekstrimisme dan kekerasan.

Kedua, pembangunan yang dengan itu, kemiskinan, kebodohan, dan isolasi bisa dihilangkan. Menurut Presiden, pembangunan harus utuh pada sisi-sisi yang paling fundamental di masyarakat.

Ketiga, mengenai cara berpikir teroris, yakni konsep surga dan neraka yang tidak bisa dengan cara teknologi, senjata, atau dengan cara apapun. Ini berkaitan dengan the minds of the people. “Pendidikan dan bimbingan keagamanan sebuah pasangan yang baik untuk mengatasi masalah ini,” tukas Presiden.

Memori kolektif masyara­kat kembali bertanya-tanya mengapa jaringan teroris tak pernah habis. Apa yang menyebabkan mereka tak gentar dalam melakukan aksi terorisme? Bukankah terorisme bertentangan dengan ajaran agama mana pun? Pertanyaan bernada gugatan dan reflektif ini senantiasa mengendap dalam benak kita.

Seperti diketahui, jaringan terorisme di Indonesia berjalan secara sistematis dan massif. Jaringan ini diduga kuat memiliki kedekatan dengan Jamaah Islamiyah (JI) dan Al-Qaeda. Serentetan tragedi pengeboman disertai bunuh diri yang berlangsung di Indonesia mulai dari Bom Bali (12 Oktober 2002), Hotel JW Marriot, Ja­karta (5 Agustus 2003), bom di Kedubes Australia dan se­terusnya, membuktikan mereka cukup rapih, cerdas, canggih, dan lihai dalam melancarkan aksinya.

Mulai dari strategi perekrutan anggota, pelatihan dan pengkaderan, penggalangan dana hingga aksi lapangan, semua direncanakan secara rinci dan terstruktur. Pola kepemimpinan organisasi tidak me­ngandalkan satu orang, akan tetapi dibentuk tim se­hingga semua saling berperan. Akan tetapi, mereka berjalan secara kolektif. Modal kekompakan itulah yang membuat gerakan mereka sulit ditumpas. Pihak kepolisian sering kali dibuat repot dan kalang kabut. Mereka ibarat ikan belut yang sulit ditangkap dan dijebak.

Meski telah ditangkap dan dibunuh, pelbagai gembong teroris seperti Dr Azahari, Noordin M Top, Am Rozi, Imam Samudra, Dulmatin dan tokoh teroris lainnya, kenyataanya masih saja ancaman selalu muncul. Mereka pandai me­lakukan pengkaderan. Ibarat peribahasa, “hilang satu tumbuh seribu.” Ini dibuktikan de­ngan masifnya kelompok tersebut dalam melatih dan me­rekrut orang-orang muda di daerah Provinsi Aceh. Bahkan, Aceh diproyeksikan sebagai tempat persembunyian, pelatihan, dan pertemuan teroris untuk tingkat Asia Tenggara.

Aceh dipandang sebagai daerah yang aman dan efektif. Terlebih, Aceh merupakan dae­rah bekas konflik yang mayoritas beragama Islam. Aceh cu­kup kondusif, khususnya pas­ca­penandatanganan nota kese­pahaman (Memo­ran­dum of Understanding/MoU) Helsinki. Akam tetapi, tentu kita patut bersyukur bahwa jajaran kepolisian berhasil mengendus gerombolan tersebut. Dengan begitu, sedikit banyak itu bisa melumpuhkan dan memutus mata rantai gerakan terorisme.

Ahmad Syafi’i Ma’arif (2008) menyatakan, gerakan terorisme tidak bisa ditumpas begitu saja tanpa dicari akar ma­salahnya.

Bagi Syafi’i Ma’arif, gerakan terorisme yang dideng­ung­

kan oleh ke­lompok JI tidak lepas dari ideologi fundamentalisme yang cenderung radikal dan bercita-cita mendirikan negara Islam. Mereka tidak puas dengan sistem demokrasi saat ini yang dinilai sekuler dan liberal. Mereka membenci “antek-antek” AS, yakni Indonesia, yang dinilai telah masuk lembah kapitalisme dan libera­lisme.

Pemerintah Harus Evaluasi Diri Martin E Marty dan R Scott Aplleby (1991) dalam Fun­damentalism Observed yang di­kutip Karen Amstrong, me­nyatakan bahwa fundamentalisme merupakan ideologi yang teguh dalam prinsip, termasuk ajaran agama, mengaku paling benar dan tidak bisa dikritik (uncriticable). Ideologi ini memiliki

 pola-pola tertentu sebagai mekanisme pertahanan yang muncul sebagai reaksi atas krisis yang mengancam. (Karen Amstrong, Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam Kristen dan Yahudi, Serambi, 2001).

Rumadi dalam bukunya, Renungan Santri, dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama (Erlangga, 2007), menyebutkan bahwa kemunculan fundamentalisme diakibatkan pelbagai faktor yang saling berhubu­ngan erat. Pertama, kekecewaan terhadap sistem de­mokrasi yang dinilai sekuler. Ajaran de­mokrasi yang me­nempatkan suara rakyat suara Tuhan (Vox Vopuli Vox Dei) dianggap telah mensubordinasi Tuhan. Mes­kipun kelompok fundamentalis radikal, termasuk JI dan ka­wan-kawannya, kecewa terha­dap sistem de­mok­rasi, namun mereka me­manfaatkan mo­men­tum de­mokrasi itu sebagai sarana memperjuang­kan aspirasi politiknya.

Kedua, kekecewaan terha­dap kebobrokan sistem sosial yang  disebabkan ketidakberdayaan negara untuk mengatur kehidupan  masyarakat secara religius. Demokrasi yang di­anut Indonesia dinilai cende­rung sekuler dan mengabaikan prinsip-prinsip agama. De­mok­rasi hanya membiarkan ber­kembangnya kemaksiatan dan kemudaratan.

Ketiga, ketidakadilan politik. Fundamentalisme radikal muncul sebagai ekspresi perlawanan terhadap sistem politik yang menindas dan tidak adil. Bagi kelompok JI, termasuk para teoris, sistem de­mokrasi menyebabkan rakyat Indonesia jatuh dalam jurang kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Demokrasi hanya me­nindas orang-orang kecil yang papa, tak berdaya, dan termarginalkan. Kesejah­teraan hanya dimiliki elite politik dan pe­nguasa yang ber­kongkalikong dengan pengusaha. Rakyat hanya diperas dan ditindas.

Fundamentalisme merupakan sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia. Gerakan terorisme berbasis fundamentalisme ini tidak bisa dilenyapkan begitu saja. Kepolisian atau Tim Densus 88 bisa saja menangkap dan menyisir pelaku terror, akan tetapi akar masalah tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) yang wajib diselesaikan bersama.

Itulah sebabnya, fundamentalisme harus diputus. Pendekatan inklusivis, kema­nusiaan, dan paham multikulturalisme layak disemaikan. Pemerintah juga harus bereva­luasi untuk berpihak pada civil society yang berkeadilan dan berkeadaban.

“pendekatan dari hati ke hati” adalah salah satu cara yang bisa pemerintah lakukan kepada para teroris yang sudah ditahan. Intinya mereka salah jalan, dan mereka harus dituntun kembali ke awal perjalanan hidup mereka. Hidup mereka tidak akan berakhir dipenjara. Karena itu, kurungan, ejekan, caci maki yang mereka terima serta penolakan penolakan lainnya tidak membantu mereka untuk bisa melanjutkan hidup. Pemerintah harus bisa membuka mata hati mereka dan membantu serta memindahkan mereka menuju ke kehidupan baru yang penuh perdamaian dan tanpa konflik. Karma jika hanya dicekoki rasa bersalah saja, mereka tentu akan defensive dan tak akan menerima setiap masukan dari orang lain.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: